KEFAMENANU NEWS,– Upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di wilayah perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) terus dikembangkan melalui berbagai inovasi. Salah satunya adalah model pelayanan Lahir Langsung Tuntas ber-KB (LANTAS KB) yang digagas oleh Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Ahli Muda Kecamatan Biboki Utara, Samuel Sunhaki, S.Sos.
Inovasi LANTAS KB dirancang untuk mengintegrasikan pelayanan keluarga berencana dengan pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan, sehingga ibu yang baru melahirkan dapat memperoleh edukasi, konseling, hingga pelayanan kontrasepsi sesuai kebutuhan dan kondisi kesehatannya.
Gagasan ini dilatarbelakangi oleh masih adanya sejumlah tantangan dalam pelayanan KB pascapersalinan, seperti belum optimalnya integrasi antara pelayanan persalinan dan keluarga berencana, keterbatasan informasi dan konseling, alur pelayanan yang belum seragam, serta masih adanya ibu pascapersalinan yang belum mendapatkan kontrasepsi sesuai kebutuhan.
Melalui model ini, masa setelah persalinan ditempatkan sebagai momentum strategis untuk memberikan pelayanan KB secara lebih terarah dan berkesinambungan.
Samuel menjelaskan bahwa LANTAS KB tidak hanya berfokus pada pemberian alat kontrasepsi, tetapi juga mengutamakan edukasi, konseling, pengambilan keputusan secara sadar dan sukarela, serta pendampingan setelah pelayanan.
Tujuh Tahapan Pelayanan LANTAS KB
Dalam implementasinya, model inovasi LANTAS KB memiliki tujuh tahapan utama yang saling berkaitan.
Tahap pertama adalah identifikasi kebutuhan. Pada tahap ini dilakukan pendataan ibu hamil dan ibu nifas, analisis kebutuhan kontrasepsi, serta identifikasi faktor risiko dan hambatan yang mungkin memengaruhi akses pelayanan.
Tahap kedua, edukasi kesehatan reproduksi. Ibu diberikan informasi mengenai berbagai pilihan metode kontrasepsi, manfaat, kemungkinan efek samping, serta hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum menentukan pilihan.
Tahap ketiga adalah konseling individual. Tenaga kesehatan memberikan pendampingan berdasarkan kebutuhan dan kondisi masing-masing ibu agar keputusan penggunaan kontrasepsi benar-benar sesuai dengan pilihan dan kondisi medisnya.
Tahap keempat, penentuan metode kontrasepsi. Ibu memperoleh penjelasan mengenai pilihan metode KB pascapersalinan dengan mempertimbangkan aspek medis. Persetujuan tindakan dan penandatanganan formulir menjadi bagian dari proses untuk memastikan keputusan diambil secara sadar dan sukarela.
Tahap kelima merupakan pelayanan kontrasepsi. Pelayanan dapat berupa pemasangan atau pemberian metode KB sesuai pilihan ibu, indikasi medis, dan standar pelayanan yang berlaku. Salah satu metode yang menjadi perhatian dalam inovasi ini adalah pemasangan IUD pascaplasenta.
Tahap keenam adalah pencatatan dan pelaporan. Seluruh proses pelayanan didokumentasikan melalui rekam medis, register pelayanan, penginputan data ke dalam sistem, serta pelaporan capaian program.
Tahap ketujuh adalah tindak lanjut. Pelayanan tidak berhenti setelah ibu mendapatkan kontrasepsi, tetapi dilanjutkan dengan kunjungan ulang, pemantauan efek samping, evaluasi, serta pengingat jadwal kontrol sesuai kebutuhan.
Fasilitas dan Kolaborasi Lintas Sektor
Agar inovasi LANTAS KB berjalan optimal, dibutuhkan kesiapan fasilitas kesehatan, sumber daya manusia yang kompeten, ketersediaan alat dan obat kontrasepsi, regulasi, serta standar operasional prosedur yang jelas.
Dari sisi fasilitas, pelayanan melibatkan puskesmas dan rumah sakit yang didukung ruang pelayanan nifas serta tenaga kesehatan yang memadai. Sumber daya manusia yang terlibat mencakup dokter, bidan, perawat, penyuluh KB atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), Tim Pendamping Keluarga (TPK), serta kader KB.
Selain itu, ketersediaan alat kontrasepsi, obat pendukung, dan peralatan medis menjadi faktor penting untuk menjamin pelayanan dapat berjalan sesuai standar. Inovasi ini juga membutuhkan dukungan regulasi dan penguatan kebijakan daerah, termasuk mengacu pada Peraturan Menteri BKKBN Nomor 2 Tahun 2025 tentang KBPP sebagaimana menjadi rujukan dalam pengembangan model pelayanan tersebut.
Kolaborasi dengan BKKBN, Dinas Kesehatan, pemerintah daerah, pemerintah desa, serta tokoh masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun sistem pelayanan kontrasepsi pascapersalinan yang terintegrasi.
Workshop di Biboki Utara
Pengembangan inovasi LANTAS KB turut diperkuat melalui Workshop Orientasi Tenaga Lini Lapangan dalam Kemitraan Lintas Sektor yang dilaksanakan di Balai Penyuluhan KB Kecamatan Biboki Utara, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan tersebut difokuskan pada penguatan keterampilan pemasangan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR/IUD) pascaplasenta serta peningkatan pemahaman tenaga lini lapangan dalam mendukung pelayanan KB pascapersalinan.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten TTU, Basilius Funan Haumein, menyebutkan bahwa LANTAS KB merupakan salah satu terobosan yang mulai dikembangkan untuk memperkuat pelayanan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di daerah.
Ia berharap inovasi yang dimulai dari Kecamatan Biboki Utara tersebut dapat dikembangkan menjadi model percontohan bagi wilayah lainnya di Kabupaten TTU.
Sementara itu, Plh. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten TTU, Maria Imelda Kolo, S.Tr.Keb, menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, khususnya bidan, dalam memberikan pelayanan kontrasepsi pascapersalinan.
Menurutnya, edukasi dan pendampingan kepada ibu hamil perlu dilakukan sejak masa kehamilan agar ibu memiliki informasi yang cukup sebelum menentukan pilihan kontrasepsi setelah melahirkan.
Dorong Pelayanan KB yang Berkelanjutan dan Berorientasi pada Hak Ibu
Melalui penerapan LANTAS KB, sejumlah manfaat diharapkan dapat diwujudkan, mulai dari kemudahan akses pelayanan bagi ibu pascapersalinan, peningkatan ketepatan pelayanan, perluasan cakupan kontrasepsi, hingga terjaminnya kesinambungan pendampingan.
Lebih dari sekadar meningkatkan cakupan peserta KB, inovasi ini menempatkan kebutuhan dan hak reproduksi perempuan sebagai bagian penting dalam setiap tahapan pelayanan.
Setiap ibu tetap memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, mendapatkan konseling, menentukan metode kontrasepsi secara sukarela, serta menerima pelayanan berdasarkan kondisi kesehatannya.
Dengan integrasi pelayanan persalinan dan keluarga berencana, penguatan tenaga kesehatan, serta kolaborasi lintas sektor, LANTAS KB diharapkan menjadi salah satu model inovasi pelayanan kesehatan ibu dan anak di wilayah perbatasan RI-RDTL. Inovasi ini sekaligus menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten TTU dalam memperkuat ketahanan keluarga, meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak, serta mempersiapkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
Penulis: Apson Benu/Diskominfotik TTU Editor: Frumentus Bana/Diskominfotik TTU
