KEFAMENANU NEWS,– Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Hal tersebut diwujudkan melalui kegiatan monitoring yang dilakukan Kelompok Kerja (Pokja) Bunda PAUD Kabupaten TTU bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Kabupaten TTU di PAUD Karitas, Desa Oenenu, Kecamatan Bikomi Tengah, Rabu (17/6/2026).
Kegiatan monitoring dipimpin Ketua Pokja Bunda PAUD Kabupaten TTU, Ny. Elisabeth Endang Sri Susilowati, didampingi Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas P dan K Kabupaten TTU, Anna Ndaumanu, Korwil PAUD Kecamatan Bikomi Tengah, Kresensiana Ce, serta pengurus Pokja Bunda PAUD Kabupaten TTU dan para guru PAUD Karitas.
Monitoring yang berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan tersebut menjadi wadah untuk mendengarkan secara langsung berbagai aspirasi dan tantangan yang dihadapi satuan PAUD, sekaligus mencari solusi nyata demi peningkatan mutu layanan pendidikan anak usia dini di Kabupaten TTU.
Ketua Pokja Bunda PAUD Kabupaten TTU, Ny. Elisabeth Endang Sri Susilowati, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dan komitmen Pemerintah Kabupaten TTU dalam memastikan seluruh anak usia dini memperoleh hak atas pendidikan yang berkualitas.
Dari hasil monitoring, ditemukan sejumlah kendala yang masih dihadapi beberapa satuan PAUD, khususnya terkait pencairan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BOP).
Berbagai persoalan administratif seperti data Dapodik yang belum lengkap, perizinan yang perlu diperbarui, hingga keterbatasan tenaga operator menjadi perhatian bersama untuk segera ditindaklanjuti.
Menurut Ny. Endang, kolaborasi antara Pokja Bunda PAUD bersama Dinas P dan K TTU menjadi langkah strategis dalam memberikan pendampingan kepada satuan PAUD sehingga berbagai kendala dapat diselesaikan secara bertahap.
Selain itu, pihaknya juga mengapresiasi berbagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kompetensi pendidik PAUD, termasuk kesempatan bagi para guru untuk melanjutkan pendidikan Sarjana PAUD. Ia berharap peluang tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan anak usia dini.
Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas P dan K Kabupaten TTU, Anna Ndaumanu, menjelaskan bahwa kegiatan monitoring dilaksanakan secara serentak di 24 kecamatan melalui enam koordinator wilayah yang telah dibentuk.
Ia menyampaikan bahwa hasil monitoring di lapangan menunjukkan masih terdapat anak usia dini yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), sehingga berdampak pada pendataan dan penerimaan dana BOP bagi satuan PAUD.
Sebagai bentuk keberpihakan terhadap hak anak, Dinas P dan K Kabupaten TTU mempunyai terobosan dengan mengambil langkah strategis memastikan seluruh anak usia 3–6 tahun, termasuk yang belum memiliki NIK tetap diterima di satuan PAUD pada tahun ajaran 2026/2027.
Data anak-anak tersebut akan dihimpun oleh satuan PAUD kemudian diteruskan oleh Dinas P dan K Kabupaten TTU untuk dikoordinasikan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna mendukung pemenuhan administrasi kependudukan mereka.
Anna menyebut, sesuai data dalam referensi Kemetrian, jumlah PAUD di Kabupaten TTU sebanyak 303 satuan. Namun dari jumlah tersebut, hanya 254 PAUD yang dapat dana BOP.
“Yang sisa lainya itu dia (PAUD,red) tidak mengerjakan Dapodik. Berimbas kepada anggaran yang diterima. Satu anak dana untuk anak PAUD dana operasionalnya Rp600 ribu setiap tahun per anak. “Jadi Anak-anak itu sudah dibiayai sejak mereka usia dini,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten TTU melalui sinergi Pokja Bunda PAUD dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berharap berbagai langkah yang dilakukan dapat memperkuat layanan PAUD di seluruh wilayah Kabupaten TTU, sehingga terwujud generasi emas TTU yang sehat, cerdas, dan berkarakter sejak usia dini.
Penulis : Apson Benu/Diskominfotik TTU
Editor : Frumentus Bana/Diskominfotik TTU
