KEFAMENANU NEWS,- Wakil Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur, Kamillus Elu, meminta Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Kabupaten TTU untuk melakukan pengecekan terhadap kebutuhan di Balai Latihan Kerja (BLK) yang berlokasi di Kilometer 9, Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu.
Permintaan tersebut disampaikan Wakil Bupati saat memberikan arahan pada Apel Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten TTU yang digelar setiap hari Senin, Senin (26/1/2026).
“Jadi nanti Kadis Nakertrans coba cek kita punya BLK di Kilo 9, apa saja yang dibutuhkan,” ujar Wakil Bupati Kamillus Elu.
Ia menjelaskan, permintaan tersebut berangkat dari pengalamannya saat masih bekerja sebagai Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di DPR RI, khususnya ketika terlibat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) di Badan Legislasi DPR RI.
Dalam pembahasan tersebut, kata Kamillus, terungkap bahwa salah satu kabupaten di Sumedang mampu memperoleh pemasukan devisa yang sangat besar dari pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Hal itu terjadi karena tenaga kerja asal daerah tersebut dikenal terampil dan terlatih, sehingga selalu dibutuhkan oleh negara-negara tujuan.
“Selalu dicari tenaga kerja dari salah satu kabupaten di Sumedang karena terampil dan terlatih. Devisa yang masuk ke daerah itu sangat tinggi,” ungkapnya.
Menurut Wakil Bupati, dampak dari pengiriman tenaga kerja yang terkelola dengan baik juga terlihat pada kesejahteraan masyarakat, di mana para pekerja memiliki rumah yang layak dan kehidupan keluarga yang lebih sejahtera. Berangkat dari pengalaman tersebut, ia menilai Kabupaten TTU sebenarnya memiliki potensi sumber daya manusia (SDM) yang besar, namun belum dimanfaatkan secara optimal.
“Nah, nanti kita cek apa saja kebutuhan di BLK, kemudian kita bangun relasi dengan Pemerintah Jepang untuk menyalurkan tenaga kerja sesuai kebutuhan mereka. Bisa home care, sopir, hingga cleaning service, kita siapkan,” katanya.
Ia menegaskan, BLK Kilo 9 diharapkan menjadi pusat pelatihan tenaga kerja sebelum diberangkatkan ke luar negeri. Pengiriman tenaga kerja nantinya dilakukan secara resmi oleh pemerintah daerah, sehingga prosesnya terkontrol dan memberikan manfaat bagi daerah.
“Tenaga kerja akan dikirim oleh pemerintah secara resmi, dan akan dipajaki sekian persen untuk pendapatan asli daerah (PAD),” jelasnya.
Lebih lanjut, Kamillus Elu menekankan pentingnya memaksimalkan potensi tenaga kerja, termasuk para sarjana, agar tidak menganggur. Menurutnya, tidak menjadi persoalan jika lulusan perguruan tinggi bekerja sebagai sopir, tenaga kebersihan, atau pramusaji, selama pekerjaan tersebut memberikan penghasilan dan masa depan yang jelas.
“Jangan sampai tenaga-tenaga intelektual kita terbuang-buang,” tegasnya.
Ke depan, Pemerintah Kabupaten TTU berencana membangun kerja sama melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di Jepang serta pemerintah setempat. Dengan demikian, tenaga kerja tidak berangkat secara mandiri, melainkan dipersiapkan, dilatih, dan dikirim langsung oleh pemerintah.
“Sebelumnya mereka kita magangkan dulu dengan standar tertentu, agar ilmu yang didapat benar-benar bisa diterapkan,” pungkas Wakil Bupati.
Penulis: Lius Salu/Kominfotik TTU
Editor : Eman Tulasi/Kominfotik TTU
