KEFAMENANU NEWS,- Pemerintah Kabupaten TTU melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (BPBD TTU) resmi memulai penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Timor Tengah Utara 2025 (KRB 2025). Kegiatan ini digelar bekerja sama dengan Yayasan Mitra Tani Mandiri (YMTM) dan dilaksanakan di Aula YMTM, Kamis (11/12), dengan dibuka secara resmi oleh Asisten Administrasi Setda TTU, Bernadinus Totnay, S.Sos
Hadir dalam acara tersebut sejumlah pejabat daerah termasuk Kalak BPBD TTU, Kepala OPD seperti Dinas Perhubungan dan Dinas Peternakan serta perwakilan akademisi dari Institut Teknologi Nasional Malang (ITN Malang), tokoh agama, dan undangan dari berbagai elemen masyarakat.
Sambutan Bupati TTU yang dibacakan Asisten Bernadinus Totnay mengingat bahwa penyusunan KRB ini adalah bagian dari komitmen Pemkab TTU untuk menjadikan Kabupaten TTU lebih tangguh terhadap ancaman bencana.
Ia menyampaikan bahwa walaupun TTU dianugerahi keindahan alam wilayah dengan perbukitan, lereng, dan kontur geografis yang khas hal tersebut juga membawa kerawanan tinggi terhadap bencana seperti longsor, banjir, maupun dampak perubahan iklim.
Dokumen KRB diharapkan menggali tiga aspek penting yakni potensi ancaman bencana, tingkat kerentanan masyarakat dan infrastruktur, serta kapasitas daerah dalam menghadapi dan menanggulangi bencana. Dengan data komprehensif dan akurat, dokumen ini nantinya akan menjadi dasar perumusan kebijakan mitigasi, adaptasi lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan aspek keselamatan masyarakat.
Risiko bencana di Kabupaten TTU bukan sekadar potensi dalam beberapa periode terakhir, BPBD TTU telah menangani berbagai peristiwa akibat cuaca ekstrem. Sebagai contoh. Banjir bandang dan longsor akhir Januari 2025 di Kelurahan Maubeli, Kota Kefamenanu. Setelah kejadian tersebut, BPBD TTU cepat turun tangan untuk mendata korban dan menyalurkan bantuan.
Selain itu, pihak BPBD juga terus mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, terutama saat memasuki masa peralihan musim atau musim hujan, karena potensi bencana seperti banjir, longsor, dan angin kencang dapat meningkat sewaktu-waktu.
Faktor geografis TTU yang didominasi perbukitan dan lereng dengan kemiringan bervariasi membuat daerah ini memiliki risiko longsor yang tinggi terutama saat curah hujan intensitas tinggi. Kombinasi itu dengan fluktuasi curah hujan / musim kemarau dapat menimbulkan ancaman yang kompleks, seperti kekeringan atau krisis air pada masa kemarau.
Penyusunan KRB seperti yang dilakukan BPBD TTU bukan sekadar administrasi, melainkan kebutuhan mendasar untuk :
– Menyediakan data dan peta risiko yang akurat untuk seluruh wilayah TTU
- Membantu perencanaan infrastruktur dan pembangunan daerah agar memperhitungkan aspek mitigasi bencana
- Menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan strategis dan alokasi sumber daya
- Meminimalkan kerugian dan dampak sosial akibat bencana melalui langkah pencegahan dan kesiapsiagaan;
- Mendorong sinergi lintas sektor dari OPD, lembaga vertikal, masyarakat, hingga institusi pendidikan dan LSM agar respons bencana lebih komprehensif.
Dokumen KRB merupakan fondasi ilmiah dan faktual, sangat dibutuhkan agar upaya pembangunan tetap berkelanjutan, sekaligus melindungi keselamatan masyarakat.
Dalam Focus Group Discussion (FGD) tahap awal ini, Pemkab TTU mengajak seluruh elemen pemerintah daerah, aparat keamanan, lembaga sosial, tokoh masyarakat, serta masyarakat luas untuk aktif berdiskusi, memberi data dan masukan, serta bekerja sama. Tujuannya agar dokumen KRB benar-benar representatif dan dapat diandalkan.
Penyusunan KRB ini diharapkan menjadi momentum untuk mempertegas komitmen bahwa keselamatan dan kesejahteraan masyarakat adalah prioritas utama. Dari wilayah rentan, TTU harus bangkit menjadi daerah yang tangguh dalam menghadapi tantangan alam.
Penulis : Lius Salu
Editor : Kristo Ukat
