KEFAMENANU NEWS,- Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) menggelar kegiatan Kolaborasi Rencana Kerja Pembangunan Kawasan Perbatasan 2027–2030, sekaligus mensosialisasikan Peraturan Bupati TTU Nomor 25 Tahun 2025. Kegiatan berlangsung di Aula Soverdi Noemeto, Jumat (5/12/2025).
Perbup tersebut menjadi tindak lanjut dari Pergub NTT Nomor 54 Tahun 2024 tentang sistem perencanaan tematik pembangunan kawasan perbatasan.
Kepala BPPD TTU, Kristoforus Abi, S.Sos,M.Si mengatakan bahwa aturan ini lahir di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat sejak 2023 hingga 2026 yang berdampak pada berkurangnya transfer dana daerah.
“Persoalan kawasan perbatasan makin kompleks, sementara anggaran semakin berkurang. Karena itu pemerintah daerah perlu langkah inovatif agar pembangunan tetap berjalan,” ujar Kristoforus.
Ia menegaskan bahwa TTU merupakan kabupaten pertama di NTT yang menindaklanjuti Pergub tersebut melalui penerbitan Perbup 25/2025 yang ditandatangani pada Mei lalu.
Kristoforus menilai pembangunan infrastruktur perbatasan selama ini sudah cukup signifikan, namun peningkatan ekonomi masyarakat masih perlu perhatian serius.
“Infrastruktur sudah ada, tetapi kami ingin masyarakat benar-benar sejahtera. Untuk itu, OPD harus bersinergi menjawab kebutuhan masyarakat perbatasan,” katanya.
Dalam kegiatan ini, Dinas Pertanian dan Peternakan didapuk menjadi prime mover peningkatan ekonomi masyarakat, dengan program yang akan dievaluasi setiap tahun hingga 2030.
Melalui Perbup 25/2025, seluruh OPD diwajibkan mengalokasikan anggaran berdasarkan kebutuhan yang muncul dari musyawarah desa dan musrenbang kecamatan, terutama terkait layanan dasar dan peningkatan ekonomi masyarakat perbatasan.
“Masyarakat tak boleh lagi menganggap musrenbang hanya rutinitas. OPD tematik wajib menjawab kebutuhan yang mereka usulkan,” tegasnya.
Kristoforus juga menyoroti aktivitas perdagangan ilegal di perbatasan dengan Timor Leste. Untuk itu, ia meminta pemerintah daerah mempercepat reaktivasi pasar perbatasan agar perdagangan berjalan resmi dan memberi dampak ekonomi bagi TTU.
“Ketergantungan Timor Leste terhadap sembako sangat tinggi. Ini peluang besar. Pemerintah harus buka kembali pasar-pasar perbatasan agar transaksi berjalan legal dan menguntungkan daerah,” jelasnya.
Ia berharap keberadaan dua PLBN di TTU dapat menjadi motor pertumbuhan sentra ekonomi baru.
Penulis: Poldus Meomanu
Editor : Kristo Ukat
