KEFAMENANU NEWS,- Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, dan Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya berkunjung ke lokasi transmigrasi SP 1 Ponu, Desa Ponu, Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (Kamis 13/11/2025).
Tujuan kehadiran tiga orang pejabat tinggi negara di Kabupaten TTU yakni untuk meninjau kawasan transmigrasi SP 1 Ponu yang menjadi salah satu lokasi prioritas pengembangan permukiman dan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan RI-RDTL, sekaligus melakukan penyerahan langsung sertifikat hak milik (SHM) tanah kepada warga masyarakat penghuni kawasan transmigrasi ponu.
Fokus utama dalam kunjungan adalah sinkronisasi program transmigrasi, pembangunan infrastruktur penunjang, dan penguatan ekonomi kreatif berbasis lokal.
Hadir dalam kunjungan tersebut, yakni, Bupati TTU, Yosep Falentinus Delasalle Kebo, S.IP, MA. Bupati Belu, Willybrodus Lay, S.H., Mantan Komandan Korem 161/WS Kupang, Brigjen Joao Xavier Barreto Nunes, anggota DPRD TTU, Kapolres TTU, AKBP Eliana Papote, S.I.K., M.M, pejabat terkait lainya dan ribuan warga masyarakat.
Kedatangan rombongan pukul 13.20 WITA disambut meriah. Ratusan anak-anak pelajar SD, SMP dan SMA berbaris rapi sembari memegang bendera merah putih. Saat tiba, rombongan disambut tutur adat takanab, pengalungan selendang dan tari-tarian mengiringi langkah rombongan menuju tenda utama. Disambut tepuk tangan meriah.
“Kehadiran bapak menteri bertiga di tengah-tengah warga masyarakat TTU merupakan sebuah kebahagiaan tersendiri bagi kami karena walaupun berada di ujung batas negara yang jauh, namun dekat di hati pemerintah pusat sehingga hari ini bapak menteri bertiga hadir di tengah-tengah kami. Di sini masyarakat tidak hanya menjaga batas negara, tetapi juga menjaga harga diri bangsa dengan kerja keras dan ketulusan. Kami merasa bangga dan bersyukur karena di tengah padatnya tugas kenegaraan, bapak-bapak berkenan hadir di wilayah kami, wilayah perbatasan RI-RDTL, salah satu beranda NKRI,” ujar Bupati TTU saat memberikan sambutan.
Lebih lanjut Bupati Falen Kebo menjelaskan, KTM Ponu yang terletak di Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten TTU ini telah ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional. Sejatinya kawasan ini memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Namun, persoalan seperti kekurangan infrastruktur dasar, irigasi dan akses jalan, serta belum terselesaikannya legalitas lahan bagi warga transmigran, telah menghambat pengembangan kawasan ini.
Dikatakan Bupati Falen Kebo, selaras dengan pemerintah pusat, pemerintah Daerah TTU berkomitmen untuk menjadikan kawasan KTM Ponu sebagai etalase pembangunan perbatasan. Dengan pemenuhan dan perbaikan infrastruktur dasar di wilayah transmigrasi ini akan menumbuhkan klaster pangan baru.
Menurutnya, pertanian menjadi salah satu sumber daya pemenuhan kebutuhan masyarakat di Kabupaten TTU. Meskipun demikian, persoalan ketersediaan air yang cukup masih menjadi kendala utama. Oleh karena itu, Pemkab TTU telah melakukan survei dan memastikan ketersediaan lahan untuk pembangunan Bendungan Tantori. Proposal pembangunan bendungan ini telah disampaikan kepada pemerintah pusat. Bupati berharap melalui kehadiran Menko, rencana pembangunan Bendungan Tantori bisa terealisasi dalam waktu dekat.
Bupati Falen Kebo menjelaskan, Wilayah Pantura memiliki potensi garam super premium yang menjanjikan untuk dikembangkan. Saat ini Pemkab TTU telah menandatangani MoU dengan Kementerian Bappenas dan KKP untuk menindaklanjuti proyek peningkatan produksi garam di Pantura. “Semua peluang ini akan dikembangkan dan ditingkatkan demi kesejahteraan masyarakat ke depan bersama PT Garam Indonesia dan perusahaan swasta lainnya di wilayah KTM Ponu,” pungkasnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memastikan Kawasan Transmigrasi Modern (TKM) Ponu di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur, akan dikembangkan sebagai etalase pembangunan kawasan perbatasan Indonesia–Timor Leste.
“Wilayah ini dekat perbatasan Indonesia dengan Timor Leste sehingga menjadi prioritas pembangunan infrastruktur. Tadi sudah diangkat soal bendungan, waduk, dan irigasi. Saya akan memberikan atensi dan mendorong Kementerian Pekerjaan Umum untuk memperhatikan suplai air bersih,” kata AHY menjawab pertanyaan wartawan.
Menurutnya, ketersediaan air bersih akan membuka peluang peningkatan produktivitas pertanian hingga dua sampai tiga kali panen dalam setahun. Selain itu, infrastruktur jalan juga menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat perbatasan.
“Infrastruktur jalan dibutuhkan untuk mendekatkan produktivitas pertanian dengan pasar dan titik distribusi. Karena itu, saya mendorong Kementerian PUPR berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk terus memperbaiki akses jalan masyarakat perbatasan,” ungkapnya.
AHY menegaskan komitmen tersebut sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto, yang meminta perhatian khusus bagi wilayah perbatasan yang masih tertinggal dari sisi infrastruktur dasar.
Dalam kesempatan itu, Menko IPK juga menyinggung potensi garam berkualitas di wilayah pantai utara TTU. “Pak Bupati tadi menyampaikan soal potensi garam. Tentu dibutuhkan teknologi tertentu agar berkelanjutan. Ini akan kami petakan bersama Kementerian Perindustrian,” imbuhnya.
Penulis : Apson Benu
Editor : Kristo Ukat
