KEFAMENANU NEWS,- Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKPP)] menegaskan komitmennya dalam mengatasi isu strategis permukiman kumuh, yang masih menjadi tantangan utama pembangunan daerah. Upaya serius ini diwujudkan melalui Focus Group Discusion (FGD) proses penyusunan dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan/Perdesaan (RP2KPKPK) yang berlangsung di Aula Rusunawa BTN pada hari Rabu, 19 November 2025.
Hadir dalam kesempatan tersebut, yakni Wakil Bupati TTU Kamillus Elu, SH, Kepala Dinas PRKPP Kab. TTU dan jajaran, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, beberapa Camat, pejabat terkait dan undangan lainnya
Pada kesempatan itu, Wakil Bupati TTU menyatakan, ketersediaan hunian yang layak, sehat, dan aman merupakan hak dasar setiap warga negara dan menjadi indikator penting dalam pembangunan berkelanjutan.
Permasalahan Kumuh Berimplikasi Luas
Menurut Kamilus, kondisi permukiman yang tidak layak huni memiliki dampak yang meluas. “Permasalahan perumahan dan permukiman, khususnya yang berkaitan dengan kawasan kumuh, merupakan isu strategis yang perlu mendapat perhatian serius. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada kualitas lingkungan, tetapi juga berimplikasi pada kesehatan, kesejahteraan, dan produktivitas masyarakat,” ujar Kamilus. Oleh karena itu, penyusunan dokumen RP2KPKPK menjadi sangat penting dan strategis sebagai landasan perencanaan yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan dalam upaya pencegahan serta peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh di TTU.
Dokumen RP2KPKPK sebagai Pedoman Intervensi Lintas Sektor
Wabup Kamillus dan sebagian peserta berfoto bersama di sela-sela kegiatan, Rabu (19/11/2025). Foto : Fyan/Bagian Prokopim Setda TTU
Dokumen perencanaan ini dirancang tidak hanya untuk memuat data dan profil kawasan kumuh yang ada, tetapi juga untuk menjadi pedoman teknis bagi Pemerintah Daerah dalam merancang langkah-langkah intervensi yang tepat, terarah, dan terintegrasi lintas sektor. Proses penyusunan dokumen ini juga mengedepankan pendekatan partisipatif dan kolaboratif, sebagaimana ditegaskan dalam Focus Group Discussion (FGD) yang baru-baru ini diselenggarakan. “Penyelesaian permasalahan kawasan kumuh bukan hanya menjadi tanggung jawab satu instansi, melainkan merupakan tugas bersama yang memerlukan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah,” tambahnya.
Target Hasil yang Komprehensif dan Aplikatif
Wabup Kamillus berfoto bersama para peserta dan panitia kegiatan di sela-sela kegiatan, Rabu (19/11/2025). Foto : Fyan/Bagian Prokopim Setda TTU
Melalui dokumen RP2KPKPK, Pemerintah Kabupaten TTU akan dapat mengidentifikasi secara menyeluruh kondisi eksisting kawasan kumuh, termasuk: Skala prioritas penanganan, Potensi kolaborasi program, Sumber daya yang diperlukan dalam implementasinya di lapangan. Pemerintah Kabupaten TTU berharap dokumen ini akan melahirkan perencanaan yang komprehensif, akurat, dan aplikatif. Dokumen ini akan digunakan sebagai dasar dalam perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Timor Tengah Utara secara berkelanjutan.
Penulis : Fyan/Bagian Prokopim Setda TTU
Editor : Kristo Ukat
