KEFAMENANU NEWS,– Wakil Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Elisabeth Endang Sri Susilowati, mengikuti kegiatan Sosialisasi Perlindungan Perempuan dan Anak tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (4/2/2026).
Acara yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting tersebut diikuti oleh pengurus dan kader TP PKK dari seluruh kabupaten/kota hingga tingkat desa dan kelurahan di Provinsi NTT. Kegiatan ini diadakan untuk memperkuat pemahaman para kader mengenai perlindungan perempuan dan anak, serta implementasi kebijakan nasional termasuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
Keikutsertaan Elisabeth merupakan bentuk delegasi mewakili Ketua TP PKK Kabupaten TTU, Andina Winantuningtyas, dalam rangka meningkatkan kapasitas dan koordinasi lintas sektor di daerah.
Acara dibuka dengan sambutan oleh Ketua Forum Puspa Daerah (FPD) NTT, Sere Aba, dilanjutkan oleh Ketua TP PKK Provinsi NTT, Mindriyati Astiningsih Laka Lena, serta arahan resmi dari Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Veronika Tan.
Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber ahli dari berbagai instansi, antara lain :
Irjen Pol (Purn.) Desy Andriani (Kemen PPPA), dengan materi kebijakan nasional pencegahan dan penanganan kekerasan serta implementasi UU TPKS di daerah.
Soraya Ramli (Komnas Perempuan), membahas penanganan kekerasan dalam kerangka UU TPKS.
Sylvana Apituley (KPAI), menyampaikan strategi kolaboratif dalam penanganan darurat perlindungan anak di NTT.
Nurhermawati (LPSK), dengan materi peran LPSK dalam perlindungan saksi dan korban tindak pidana.
Ruth Diana Laiskodat, S.Si., APT., M.M. (Dinas P3AP2KB NTT), menguraikan layanan terpadu korban dan koordinasi lintas sektor termasuk peran TP PKK dalam respons cepat.
Unit PPA dan PPO Polda NTT, memberikan pemaparan prosedur pelaporan, perlindungan korban, dan sinergi penanganan di komunitas.
Greg Retas Daeng, membahas keterlibatan masyarakat sipil dan penguatan solidaritas sosial dalam pencegahan serta penanganan kekerasan.
Hasil sosialisasi menghasilkan beberapa kesepakatan bersama, di antaranya : Terwujudnya keselarasan langkah pengurus dan kader TP PKK di seluruh tingkatan, tersusunnya rekomendasi strategis pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dan terbentuknya jejaring kerja terstruktur antara TP PKK, lembaga layanan, dan pemangku kepentingan terkait.
Para peserta berharap kegiatan ini dapat mendorong kolaborasi efektif antara pemerintah daerah, dinas terkait, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat sehingga angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi NTT dapat ditekan secara berkelanjutan.
Penulis: Lius Salu/Kominfotik TTU
Editor : Wempi Bana/Kominfotik TTU
