KEFEMENANU, NEWS – Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur, menyiapkan implementasi Portal Satu Data Daerah sebagai upaya mengintegrasikan berbagai data sektoral dari organisasi perangkat daerah (OPD), dengan target peluncuran pada 2027.
Kepala Bidang Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Kabupaten TTU, Fransiskus B. Kuabib mengatakan, persiapan tersebut menjadi salah satu tujuan utama pelaksanaan Forum Group Discussion (FGD) Statistik Sektoral Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Lantai II Kantor Bupati TTU, Rabu (11/11).
“Dalam tema ini ada satu tujuan besar yang ingin kita capai, yakni mengimplementasikan Portal Satu Data Daerah. Jadi, tahun depan kita akan mengadakan peluncuran Portal Satu Data,” katanya.
Ia menjelaskan, portal berbasis aplikasi tersebut nantinya menjadi wadah penyediaan data daerah yang telah melalui proses pengumpulan, standardisasi, penyusunan metadata, hingga publikasi.
Dengan demikian, masyarakat yang membutuhkan informasi dapat mengakses data dari satu wadah yang telah disiapkan sesuai standar statistik.
Menurut Fransiskus, salah satu persoalan yang perlu dibenahi adalah belum seragamnya standar pengumpulan dan publikasi data di masing-masing OPD.
Karena itu, melalui FGD tersebut, pemerintah memberikan pemahaman kepada OPD selaku produsen data mengenai tata cara pengumpulan, pengolahan, dan penyampaian data sesuai standar yang berlaku.
Dalam mekanisme Satu Data Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika melalui Bidang Persandian dan Statistik bertindak sebagai wali data yang bertugas mengelola serta memeriksa kelengkapan data dan metadata sebelum dikoordinasikan dengan BPS selaku pembina data.
“Jangan sampai setiap OPD memublikasikan data masing-masing tanpa standar yang sama. Kita ingin seluruh data yang dipublikasikan dapat digunakan melalui satu wadah dengan standar statistik dan tahapan yang jelas,” ujarnya.
Ia mengatakan, FGD tersebut menghadirkan tiga narasumber dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), BPS, serta Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Kabupaten TTU melalui bidang yang menangani statistik.
Kegiatan itu melibatkan 17 OPD sebagai produsen data, terutama perangkat daerah yang menangani urusan perumahan, pekerjaan umum, pendidikan, kesehatan, pertanian, serta koperasi, perindustrian dan perdagangan.
Fransiskus menjelaskan, OPD tersebut menjadi prioritas karena data yang dihasilkan berkaitan langsung dengan visi-misi kepala daerah, program prioritas pemerintah, serta kebutuhan masyarakat.
Ia mencontohkan data mengenai Koperasi Desa Merah Putih dan program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk data harga barang dan kebutuhan pokok, yang memerlukan informasi akurat sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan.
Melalui kegiatan tersebut, pemerintah berharap seluruh OPD dapat menerapkan standar pengumpulan data yang sama sehingga proses pengolahan, penyusunan metadata, dan penyebarluasan informasi dapat berjalan lebih efektif.
Dengan demikian, implementasi Portal Satu Data Daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola data sektoral sekaligus menyediakan informasi yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan bagi pemerintah maupun masyarakat.
Penulis : Lius Salu
Editor : Frumentus Bana
