Wakil Bupati TTU Dorong Penataan Ruang Perkotaan Ponu Berkelanjutan

KEFAMENANU, NEWS – Wakil Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Kamillus Elu, membuka Konsultasi Publik I Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Ponu dan Focus Group Discussion (FGD) I Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) secara daring melalui Zoom Meeting di Kefamenanu, Senin (16/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Hotel Viktory 2 Kefamenanu tersebut diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Kamillus menyampaikan apresiasi kepada Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atas dukungan dan bantuan teknis dalam penyusunan materi teknis RDTR dan KLHS untuk kawasan Kota Terpadu Mandiri Ponu.

Ia juga mengapresiasi tim teknis, tenaga ahli, perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan desa, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah terlibat dalam proses penyusunan dokumen perencanaan tersebut.

Menurut dia, RDTR merupakan instrumen strategis untuk memberikan kepastian pemanfaatan ruang, mendukung investasi, melindungi lingkungan, serta mengendalikan pembangunan wilayah.

“RDTR bukan sekadar dokumen teknis dan bukan sekadar peta. RDTR adalah instrumen untuk memberikan kepastian pemanfaatan ruang, kepastian investasi, perlindungan lingkungan, pengendalian pembangunan, serta menjadi pedoman bagi pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan wilayah,” katanya.

Ia mengatakan, penyusunan RDTR Perkotaan Ponu merupakan bagian penting dari upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan pembangunan wilayah yang terintegrasi, terarah, dan berkelanjutan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurutnya, kawasan Kota Terpadu Mandiri Ponu memiliki posisi penting dalam arah pengembangan wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara. Karena itu, pengembangannya perlu direncanakan dengan mempertimbangkan potensi wilayah, karakteristik masyarakat, kondisi sosial ekonomi, kebutuhan infrastruktur, kawasan permukiman, pertanian, perdagangan, jasa, dan aktivitas ekonomi lainnya.

Namun, pengembangan kawasan tersebut juga harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Ia menegaskan bahwa penyusunan RDTR harus berjalan secara terintegrasi dengan KLHS agar setiap rencana pemanfaatan ruang sejak awal mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan hidup secara seimbang.

Selain itu, Wakil Bupati Kamillus meminta seluruh perangkat daerah terkait berperan aktif dalam mendukung penyusunan RDTR melalui penyediaan data sektoral, penyampaian informasi, penyelarasan program pembangunan, serta identifikasi potensi konflik pemanfaatan ruang sejak dini.

Menurut dia, RDTR harus menjadi acuan bersama untuk menyelaraskan berbagai kepentingan pembangunan sehingga tidak terjadi tumpang tindih perencanaan antarsektor.

“Kita tidak ingin terjadi kondisi di mana satu sektor merencanakan sesuatu di satu lokasi, sementara sektor lainnya memiliki rencana berbeda di lokasi yang sama. RDTR harus menjadi ruang untuk menyatukan berbagai kepentingan pembangunan,” ujarnya.

Wakil Bupati juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan dokumen tata ruang. Menurutnya, masyarakat tidak boleh hanya menjadi objek perencanaan, tetapi harus dilibatkan sebagai bagian penting dalam menentukan arah pengembangan wilayah.

Ia menilai pengetahuan masyarakat mengenai kondisi wilayah, sejarah pemanfaatan lahan, potensi ekonomi, kondisi lingkungan, dan berbagai persoalan di lapangan merupakan informasi penting untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan daerah.

Karena itu, ia mengajak seluruh peserta konsultasi publik dan FGD untuk berpartisipasi aktif dengan menyampaikan masukan, kritik, data, serta solusi konstruktif demi menghasilkan perencanaan terbaik bagi kawasan Ponu dan masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara.

Ia berharap forum konsultasi publik dan FGD tersebut dapat berlangsung secara terbuka, objektif, dan produktif sehingga menghasilkan kesepakatan yang dapat dipertanggungjawabkan serta menjadi dasar bagi pembangunan kawasan Ponu yang terencana dan berkelanjutan.

Penulis : Lius Salu

Editor : Frumentus Bana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *