KEFAMENANU NEWS,- Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) menggelar rapat koordinasi dalam rangka menindaklanjuti pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Aula Rapat Lantai 2 Kantor Bupati, Senin (12/1/2025).
Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Bupati TTU, Kamillus Elu, dan dihadiri oleh unsur pemerintahan serta stakeholder lintas sektor. Hadir dalam kesempatan tersebut para asisten Setda TTU, kepala OPD terkait seperti BAPERIDA, BKAD, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Peternakan, Perikanan, Dinas Koperasi dan UKM, serta perwakilan TNI/Polri, camat, koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan sekretariat Satgas MBG Kabupaten TTU.
Dalam arahannya, Wabup Kamillus Elu menegaskan bahwa rapat itu bertujuan menyiapkan pelaksanaan MBG secara terstruktur, termasuk progres perizinan dan koordinasi pembangunan fasilitas MBG di berbagai titik di Kabupaten TTU.
Ia menyebutkan bahwa pemetaan sumber daya yang belum diinventarisir dengan baik selama ini menyebabkan pelaku MBG mengalami kesulitan mendapatkan bahan baku untuk pelayanan di unit SPPG masing-masing. Dengan rapat ini, pemerintah ingin memperbaiki sistem koordinasi agar pelayanan dapat meningkat dan berjalan lancar.
Lebih lanjut Ia mengatakan, pemerintah memiliki sumber daya yang tersebar namun belum termanfaatkan secara optimal. Pemerintah daerah berkomitmen untuk menyiapkan sumber daya tersebut, termasuk ketersediaan lahan dan bibit tanaman gizi di tingkat kecamatan agar suplai bahan baku MBG bisa mencukupi. Jika suplai di satu kecamatan belum mencukupi, pemerintah akan melibatkan kecamatan lain.
Selain itu, Wabup juga menanggapi permintaan pelaku MBG terkait pengangkutan sampah. Pemerintah kabupaten akan meminta Dinas Lingkungan Hidup menyiapkan jadwal khusus untuk pengangkutan sampah SPPG. Mengenai biaya sedot limbah yang diperkirakan mencapai Rp 1.500.000 per sesi, pemerintah akan membahas kemungkinan kolaborasi dengan pihak swasta atau pemda sehingga pengelolaan limbah menjadi lebih terjangkau dan dapat masuk sebagai pendapatan asli daerah (PAD).
Wabup Kamillus menyebutkan bahwa penyebaran MBG di seluruh TTU menghadapi kendala minimnya investor untuk pembangunan fisik MBG. Bupati TTU sedang melakukan koordinasi di Jakarta dengan pihak seperti Krakatau Steel untuk kemungkinan kerja sama, baik melalui corporate social responsibility (CSR) maupun bentuk kolaborasi lainnya.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan program MBG sangat penting untuk membantu mengurangi kemiskinan di TTU karena program ini merupakan intervensi gizi yang strategis dan menyentuh masyarakat luas. Pemerintah ingin agar pelaksanaan program tidak hanya terlaksana tetapi juga mendorong ketahanan pangan lokal, kemandirian desa, dan kemandirian kecamatan.
Penulis : Apson Benu
Editor : Kristo Ukat
