KEFAMENANUNEWS,- Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Timor Tengah Utara, Emanuel Tulasi, S.Sos., menegaskan pentingnya etika berkomunikasi dalam birokrasi pemerintahan saat memberikan materi pada kegiatan Penguatan Kompetensi Teknis Tugas dalam Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS lingkup Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Hotel Victory, Rabu (15/04/2026) tersebut mengangkat tema “Pentingnya Etika Berkomunikasi dalam Birokrasi Pemerintahan”.
Dalam pemaparannya, ia menjelaskan bahwa etika berkomunikasi merupakan prinsip dan norma yang mengatur cara menyampaikan pesan, baik secara verbal maupun nonverbal, secara langsung maupun melalui media, guna membangun hubungan kerja yang saling menghormati serta mendukung pencapaian visi dan misi pemerintahan.
Menurutnya, komunikasi yang beretika memiliki peran strategis dalam birokrasi. Di antaranya adalah membangun kepercayaan dan kredibilitas antarpegawai maupun dengan pemangku kepentingan, meminimalisir kesalahpahaman serta konflik dalam organisasi, hingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja melalui penyampaian informasi yang jelas dan tepat.
“Komunikasi yang jujur, transparan, dan sopan akan menciptakan kepercayaan serta memperkuat kolaborasi dalam organisasi,” ujarnya.
Selain itu, etika komunikasi juga berkontribusi dalam menciptakan lingkungan kerja yang positif, memperkuat kerja sama tim, serta menjaga reputasi organisasi di mata publik. Hal ini dinilai penting dalam mewujudkan birokrasi yang profesional dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Lebih lanjut, ia memaparkan sejumlah prinsip etika komunikasi yang perlu diterapkan oleh aparatur sipil negara, antara lain menggunakan bahasa yang sopan dan profesional, menjaga transparansi dan kejujuran dalam penyampaian informasi, serta menghormati privasi dan batasan dalam berkomunikasi.
ASN juga diingatkan untuk memberikan umpan balik secara konstruktif, menghindari gosip dan percakapan negatif, serta memanfaatkan teknologi komunikasi secara bijak dan bertanggung jawab.
Dalam konteks komunikasi digital, peserta Latsar CPNS juga ditekankan untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial, seperti berpikir sebelum mengunggah informasi, menghindari konten yang mengandung SARA dan hoaks, serta menjaga etika berbahasa di ruang digital.
Selain itu, penting untuk menghormati privasi orang lain dengan tidak menyebarkan data pribadi tanpa izin, serta memahami bahwa setiap aktivitas digital memiliki konsekuensi hukum dan sosial.
Oleh karena itu, validasi informasi sebelum membagikan konten menjadi hal yang sangat penting guna mencegah penyebaran disinformasi.
Melalui kegiatan ini, diharapkan para peserta Latsar CPNS mampu memahami dan mengimplementasikan etika komunikasi dalam setiap pelaksanaan tugas, sehingga dapat menjadi aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.(*)
Editor: Frumentus Bana
