KEFAMENANU, NEWS – Wakil Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur, Kamillus Elu mendorong masyarakat di Kecamatan Miomaffo Barat untuk menanam tanaman produktif secara terpola guna mendukung program MBG di wilayah tersebut.
Hal ini disampaikan Wabup saat membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Tahun 2027 tingkat Kecamatan Miomaffo Barat yang berlangsung di Aula Kantor Camat Miomaffo Barat, Selasa (10/3/2026).
Dalam arahannya, Kamillus Elu menegaskan bahwa masyarakat perlu memanfaatkan lahan yang ada dengan menanam berbagai tanaman produktif yang dapat menunjang kebutuhan bahan baku program MBG.
“Masyarakat wajib menanam tanaman produktif secara terpola. Konsep besar program ini adalah untuk mensuplai kebutuhan bahan baku MBG,” ujarnya.
Menurutnya, keberadaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang saat ini sedang dibangun di Kecamatan Miomaffo Barat nantinya akan menjadi salah satu motor penggerak pemasaran hasil pertanian masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah ingin agar kebutuhan bahan baku yang dipasarkan koperasi tersebut dapat dipenuhi langsung dari wilayah Miomaffo Barat.
Ia menjelaskan, desa-desa di kecamatan tersebut dapat menyiapkan komoditas yang berbeda setiap tahun sehingga produksi pertanian dapat terus berkelanjutan.
“Misalnya tahun ini desa membawa kacang, tahun depan jeruk, berikutnya pisang, bahkan bisa juga apel. Dengan begitu hasil produksi masyarakat bisa terus berkembang,” jelasnya.
Wabup juga menegaskan bahwa program penanaman tanaman produktif merupakan bagian dari program pemerintah yang didukung berbagai fasilitas, mulai dari penyediaan alat pertanian, bibit hingga tenaga penyuluh.
Pemerintah daerah, lanjutnya, selama ini juga telah menyalurkan berbagai bantuan kepada petani seperti benih jagung, padi, pompa air, hingga traktor atau hand tractor. Namun ia menekankan pentingnya evaluasi terhadap dampak bantuan tersebut terhadap peningkatan produksi pertanian.
“Sebelum bantuan diserahkan harus dilihat besaran produksinya berapa persen, dan setelah bantuan diberikan kita juga harus tahu berapa peningkatan produksinya,” tegasnya.
Ia mengakui selama ini pemerintah terus menyalurkan bantuan kepada masyarakat, namun dampak terhadap peningkatan kesejahteraan dinilai belum maksimal. Hal ini terlihat dari jumlah penerima bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) yang tidak mengalami penurunan signifikan.
Selain itu, Wabup juga mengingatkan masyarakat, khususnya penerima bantuan sosial seperti PKH dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), untuk mengurangi kegiatan pesta yang berpotensi menambah beban ekonomi keluarga.
Menurutnya, pesta seringkali menjadi celah bagi lembaga keuangan atau koperasi untuk menawarkan pinjaman, yang pada akhirnya membuat masyarakat terjebak dalam utang.
Ia juga menyinggung imbauan dari pihak gereja agar masyarakat mulai mengurangi pesta yang berlebihan.
“Bapak Uskup sudah menginstruksikan untuk mengurangi pesta karena pesta menambah utang. Ketika keluarga berkumpul dan uang tidak cukup, biasanya koperasi mulai menawarkan pinjaman. Setelah pesta selesai, kita hanya sibuk membayar utang sehingga sulit untuk maju,” pungkasnya.
Penulis : Lius Salu
Editor : Frumentus Bana
