KEFAMENANU NEWS,- Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) tengah memperkuat sinergi lintas sektor dalam rangka mempersiapkan peluncuran layanan darurat Call Center 112. Hal ini ditandai dengan digelarnya rapat koordinasi bersama seluruh pemangku kepentingan terkait, termasuk kepolisian, dinas pemadam kebakaran, layanan medis, serta unsur pemerintahan daerah lainnya.
Langkah ini bukan sekadar persiapan teknis, tetapi juga merupakan bentuk komitmen bersama untuk mewujudkan sistem penanganan darurat yang lebih terintegrasi, cepat, dan responsif. Layanan 112 nantinya akan menjadi nomor tunggal yang dapat diakses masyarakat secara gratis saat menghadapi situasi darurat seperti kecelakaan, kebakaran, hingga bencana alam.
Bupati TTU, Yosep Falentinus Delasalle Kebo, menyampaikan bahwa keberadaan call center 112 akan membawa perubahan besar dalam sistem respons kedaruratan di wilayah Kefamenanu. Menurutnya, masyarakat selama ini kerap kesulitan menghubungi layanan darurat karena harus mengingat banyak nomor berbeda.
“Dengan 112, semua panggilan akan langsung terhubung ke layanan yang sesuai dan ditangani lebih cepat,” ujarnya.
Rapat koordinasi ini turut membahas secara detail alur komunikasi, prosedur operasional, kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia yang akan bertugas di pusat kendali layanan. Di sinilah pentingnya sinergi antar lembaga, karena keberhasilan layanan ini sangat bergantung pada kejelasan peran dan kolaborasi semua pihak.
Pemkab TTU menargetkan peluncuran resmi layanan Call Center 112 akan dilangsungkan pada 20 Mei mendatang. Acara peluncuran direncanakan dihadiri oleh perwakilan seluruh kabupaten/kota se-NTT, Gubernur Nusa Tenggara Timur, hingga Kementerian Komunikasi dan Digital.
“Harapan kami, layanan ini dapat menjadi tonggak baru dalam membangun sistem penanggulangan darurat yang profesional dan adaptif di daerah,” tambah Bupati Falent.
Dengan adanya Call Center 112, masyarakat TTU ke depan hanya perlu mengingat satu nomor darurat untuk semua jenis kejadian, tanpa harus menghafal kontak polisi, rumah sakit, atau pemadam kebakaran secara terpisah.
Layanan ini juga diharapkan bisa meningkatkan kecepatan respons, mengurangi risiko kehilangan nyawa, serta meminimalisir dampak dari situasi darurat yang terjadi.
Langkah Pemda TTU ini menjadi contoh konkret bagaimana tata kelola pelayanan publik dapat dikembangkan secara inklusif dan berbasis kolaborasi lintas sektor untuk kepentingan masyarakat luas.
Penulis : Lius Salu
Editor : Kristo Ukat
