KEFAMENANUNEWS,— Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) menegaskan komitmennya dalam memperkuat arah pembangunan daerah melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun Rencana 2027 yang digelar pada Rabu (15/04/2026).Sambutan Wakil Bupati TTU yang dibacakan oleh Pelaksana Harian Sekretaris Daerah, Trinimus Olin, menyebutkan bahwa Musrenbang merupakan instrumen strategis untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan sekaligus merumuskan prioritas program yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Forum ini menjadi momentum penting untuk menyatukan tekad dalam mewujudkan visi pembangunan daerah dengan mengusung tema ‘Penguatan Landasan Transformasi Daerah II Menuju TTU Emas’,” ujarnya.
Melalui tema tersebut, Pemerintah Kabupaten TTU berkomitmen memperkokoh fondasi pembangunan yang telah dirintis guna mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, maju, dan berdaya saing.
Dalam arah kebijakan tahun 2027, pemerintah menetapkan lima pilar utama transformasi sebagai penggerak pembangunan.
Pilar tersebut meliputi transformasi sosial untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, transformasi ekonomi guna memperkuat kemandirian pangan dan investasi lokal, serta transformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan inovatif. Selain itu, pembangunan juga diarahkan pada penguatan stabilitas, supremasi hukum, serta kepemimpinan yang efektif, dengan tetap berpijak pada ketahanan, sosial, budaya, dan ekologi.
Pemerintah Kabupaten TTU juga menetapkan sejumlah indikator kunci pembangunan tahun 2027.Di antaranya, peningkatan pendapatan per kapita masyarakat dari 3,35 persen pada 2025 menjadi 3,64 persen pada 2027.
Selain itu, angka kemiskinan ditargetkan turun dari 20,29 persen menjadi 19,20 persen.Indikator lainnya mencakup peningkatan daya saing daerah dari 3,42 menjadi 3,55, peningkatan indeks pembangunan manusia dari 67,48 menjadi 68,15, serta peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup dari 77,82 menjadi 78,17.Di bidang tata kelola pemerintahan, indeks pelayanan publik ditargetkan meningkat dari 61,41 menjadi 63,9.
Sementara itu, indeks risiko bencana diharapkan turun dari 127 menjadi 110 melalui penguatan sistem mitigasi dan kesiapsiagaan.
“Angka-angka ini bukan sekadar target di atas kertas, melainkan janji kerja kita kepada masyarakat TTU,” tegas Trinimus.
Ia menambahkan, seluruh perangkat daerah diminta menyusun Rencana Kerja (Renja) yang selaras dengan target tersebut, serta memastikan setiap program memiliki dampak nyata terhadap pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.Lebih lanjut, pemerintah menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam perencanaan pembangunan.
Keterlibatan DPRD, akademisi, LSM, pemerintah desa, hingga masyarakat dinilai menjadi kunci keberhasilan implementasi program.
“Tanpa sinergi yang kuat, dokumen perencanaan hanya akan menjadi tumpukan kertas tanpa makna,” katanya.
Menutup sambutan, peserta Musrenbang diharapkan dapat memanfaatkan forum tersebut secara optimal untuk menyampaikan gagasan, masukan, serta inovasi konstruktif guna menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas dan berpihak pada kepentingan masyarakat.(*)
Editor: Frumentus Bana
