Pemkab TTU Rumuskan Tiga Aksi Pengawasan dan Pengendalian Penyaluran BBM

KEFAMENANU, NEWS – Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur, bersama unsur TNI, Polri, dan Kejaksaan merumuskan tiga rencana aksi pengawasan dan pengendalian penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi guna mengatasi persoalan antrean panjang serta mencegah praktik penimbunan di wilayah tersebut.

Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kabupaten TTU Trinimus Olin mengatakan tiga rencana aksi tersebut disepakati dalam rapat pembahasan pembentukan Tim Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan, Pengendalian, dan Penertiban Penyaluran BBM Bersubsidi yang berlangsung di Aula Lantai II Kantor Bupati TTU, Kamis (19/11).

Rapat tersebut melibatkan Pemerintah Kabupaten TTU, Kepolisian Resor (Polres) TTU, Kodim 1618/TTU, dan Kejaksaan Negeri TTU.

“Hari ini kita membahas pembentukan tim Satgas pengawasan dan pengendalian penyaluran BBM,” kata Trinimus seusai rapat.

Ia menjelaskan, meskipun agenda utama rapat adalah pembentukan Satgas, kondisi antrean BBM yang cukup panjang mendorong tim terpadu untuk sekaligus merumuskan sejumlah langkah penanganan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

“Kita Satgas ini akan segera bekerja. Kita akan eksekusi beberapa rencana yang tadi sudah kita sepakati,” ujarnya.

Trinimus menjelaskan, rencana aksi pertama adalah memperketat pengawasan dan pengendalian pada tahapan pengisian BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Pengawasan dilakukan untuk memastikan BBM bersubsidi hanya disalurkan kepada kendaraan yang memenuhi persyaratan administrasi dan memiliki barcode sesuai ketentuan.

“Jadi, kalau dia memiliki barcode berarti yang pasti surat-suratnya lengkap. Tempat penyimpanan tidak dimodifikasi karena sudah ada batasan. Tiap barcode itu memiliki sehingga kita memastikan itu,” katanya.

Selain memeriksa kelengkapan dokumen kendaraan dan barcode, Satgas juga akan mengawasi petugas SPBU untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam proses pengisian BBM.

Menurut Trinimus, pengawasan berlapis diperlukan karena potensi kecurangan tidak hanya berasal dari konsumen, tetapi juga dapat terjadi pada saat petugas melakukan pengisian.

“Pengawasannya juga akan difokuskan terhadap petugas pada saat pengisian guna mengantisipasi kecurangan-kecurangan,” ujarnya.

Rencana aksi kedua adalah mengawasi penyimpanan BBM, terutama pada tingkat pedagang eceran, guna mencegah penimbunan dalam jumlah berlebihan.

Trinimus mengatakan pemerintah dapat memahami aktivitas penjualan BBM oleh pedagang eceran sepanjang jumlah penyimpanan masih dalam batas kewajaran. Namun, penyimpanan dalam jumlah besar yang mengarah pada praktik penimbunan akan menjadi sasaran pengawasan.

“Dalam artian, penjual eceran tidak menyimpan yang berlebihan sehingga terjadi penimbunan,” jelasnya.

Ia menegaskan, penyimpanan BBM dalam jumlah tidak wajar berpotensi mengarah pada praktik penimbunan sehingga perlu diawasi oleh tim terpadu.

Sementara itu, rencana aksi ketiga adalah memberikan imbauan dan melakukan pengawasan pada tahapan penjualan BBM, terutama untuk mencegah penetapan harga yang dapat meresahkan masyarakat.

Trinimus mencontohkan kondisi ketika masyarakat kesulitan memperoleh BBM di SPBU, tetapi BBM tersedia di tingkat pengecer dengan harga yang relatif tinggi.

Kondisi tersebut dinilai dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat sehingga pemerintah perlu melakukan langkah pengawasan dan pembinaan.

“Contohnya, orang cari BBM ke Pertamina tidak ada, tetapi ada di eceran dengan harga yang cukup tinggi sehingga ini tentu akan menimbulkan keresahan. Nah, ini yang akan kita imbau,” katanya.

Ia menambahkan, seluruh rencana aksi tersebut akan terlebih dahulu dituangkan dalam surat keputusan (SK), kemudian disosialisasikan sebelum Satgas mulai melaksanakan pengawasan dan penertiban di lapangan.

Penulis : Lius Salu

Editor : Frumentus Bana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *