KEFAMENANU, NEWS – Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara Tahun 2028 di Aula BPPD Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Rabu (2/9/2026).
Kegiatan tersebut dibuka Wakil Bupati TTU Kamillus Elu didampingi Kepala BPPD Provinsi NTT Maksi Y. E. Nenabu.
FGD itu dihadiri perwakilan perangkat daerah terkait, di antaranya BPPD, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapperida), serta Dinas Pekerjaan Umum dari lima kabupaten di daratan Timor, yakni Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, TTU, Belu, dan Malaka yang berbatasan darat langsung dengan Republik Demokratik Timor-Leste (RDTL).
Turut hadir para camat di kawasan perbatasan TTU–RDTL, perwakilan Balai Wilayah Sungai NTT, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional NTT, PLN, serta pemangku kepentingan terkait lainnya.
FGD tersebut menjadi forum untuk menyatukan persepsi, memperkuat koordinasi, serta merumuskan langkah-langkah prioritas dalam pengelolaan batas wilayah negara secara terpadu dan berkelanjutan.
Melalui kegiatan itu, diharapkan tersusun Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara Tahun 2028 yang lebih terarah, sinergis, dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan di kawasan perbatasan.
Penyusunan rencana aksi tersebut juga diharapkan dapat memperkuat peran kawasan perbatasan sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah Kabupaten TTU menyatakan siap mendukung dan berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan dan pembangunan kawasan perbatasan.
Pembangunan kawasan perbatasan, menurut pemerintah daerah, tidak hanya berkaitan dengan pembangunan wilayah di ujung negara, tetapi juga menghadirkan keadilan dan pelayanan kepada masyarakat, membuka peluang ekonomi, serta memastikan warga negara di kawasan perbatasan memperoleh kesempatan yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan.
Penulis : Lius Salu
Editor : Nurmiati
