KEFAMENANUNEWS,– Wakil Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Kamillus Elu, S.H., menilai pengelolaan kawasan perbatasan membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan lintas pemerintahan karena berbagai persoalan di wilayah perbatasan tidak dapat diselesaikan oleh satu pemerintah daerah maupun satu perangkat daerah saja.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan Perbatasan di Aula Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kabupaten TTU, Rabu (2/9/2026).
Kamillus mengatakan, kawasan perbatasan di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan infrastruktur dasar, aksesibilitas antarwilayah, pelayanan publik hingga pengembangan potensi ekonomi masyarakat.
“Kondisi tersebut tentu saja tidak dapat diselesaikan oleh satu perangkat daerah atau satu pemerintah daerah saja. Diperlukan kolaborasi lintas sektor, lintas pemerintahan dan lintas wilayah,” ujarnya.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten perlu diperkuat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program pembangunan.
Hal tersebut penting agar pembangunan kawasan perbatasan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan memiliki keterhubungan antara satu program dengan program lainnya.
Karena itu, Kamillus berharap Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara Tahun 2028 disusun dengan pembagian peran yang jelas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
Selain itu, setiap program yang dirancang harus memiliki indikator keberhasilan yang dapat diukur serta disesuaikan dengan kebutuhan nyata masyarakat di masing-masing wilayah perbatasan.
Ia juga mengingatkan pentingnya keberlanjutan program agar pembangunan yang telah dilakukan tidak terhenti atau berjalan secara parsial.
“Setiap program harus memiliki kesinambungan dan konektivitas pusat dan daerah sehingga pembangunan hari ini menjadi fondasi bagi pembangunan pada tahun-tahun berikutnya,” katanya.
Kamillus menegaskan, Pemerintah Kabupaten TTU siap mendukung dan berkolaborasi dalam setiap upaya pengelolaan serta pembangunan kawasan perbatasan.
Ia berharap FGD tersebut dapat menjadi momentum untuk menyatukan komitmen, menyelaraskan program dan memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan.
Dengan kolaborasi yang kuat, pembangunan kawasan perbatasan diharapkan tidak berhenti pada dokumen perencanaan, tetapi dapat diwujudkan melalui program nyata yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Penulis: Poldus Meomanu
Editor: Frumentus Bana
