LINTAS BIINMAFFO, – Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten TTU menggelar kegiatan rapat evaluasi dokumen susunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten TTU tahun 2021-2026, Kamis (13/2/2025).
Kegiatan yang dilaksanakan mulai pukul 11.00 WITA tersebut bertempat di aula Bapelitbangda Kabupaten TTU. Hadir saat itu, perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Provinsi NTT, Kepala Bapelitbangda TTU, Salvatore G.A.M Lake, S.E., beserta sejumlah pimpinan OPD lingkup Setda TTU sebagai peserta.
Kegiatan yang dimoderatori Staf Bapelitbangda TTU, Jefri Banu, itu diselingi pemaparan materi dan tanya jawab hingga berakhir pukul 12.30 WITA dengan pose bersama. Sejumlah pertanyaan, usul maupun saran disampaikan sejumlah kepala dinas yang hadir yang kemudian ditampung demi penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD.
Kepala Bapelitbangda TTU, Salvatore G.A.M Lake, S.E saat diwawancarai usai kegiatan, menjelaskan, mestinya, pelaksanaan RPJMD dilaksanakan hingga tahun 2026. Namun, dengan adanya kebijakan pemerintah pusat terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak mengakibatkan jabatan bupati dan wakil bupati periode 2021-2026 harus terpotong kurang lebih satu tahun lebih. Untuk itu, lanjut Salvatore, Pemda TTU diminta untuk segera melakukan evaluasi RPJMD bersama pimpinan OPD lingkup Setda TTU.
“Kita evaluasi tahun 2021 hingga tahun 2024 karena pelaksanaan RPJMD ini kan hanya sampai tahun 2024 saja,” ungkapnya.
Setelah dilakukan evaluasi pencapaian RPJMD, demikian Salvatore, terdapat sejumlah indikator pencapaian yang bisa dicapai, namun juga ada yang masih kurang. “Tentunya ada yang menjadi bahan evaluasi dan kita akan memperbaikinya untuk kinerja pemerintah daerah yang akan datang,”ungkapnya.
Dikatakan, penyesuaian-penyesuaian akan dilakukan terhadap indikator yang mungkin dalam RPJMD sebelumnya sulit terukur. Ke depan, aut put dan out come program kegiatan harus bisa nampak dan terukur.
“Dalam RPJMD ini kan ada sasaran tahunan, jadi (program-red) tahun 2025-2026 kita tidak bisa ukur. Soal penyusunan RPJMD tidak ada kendala. Kami optimis di minggu ke tiga bulan Februari 2025 dokumen ini (RPJMD-red) akan selesai,” tegasnya.
Salvatore mencontohkan, salah satu indikator yang tidak tercapai sesuai RPJMD 2021-2026, yakni pertumbuhan ekonomi sesuai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tercatat, PDRB hingga tahun 2024 mestinya berada di angka 5,6 sampai 6 persen. Sayangnya, yang dicapai sampai tahun 2024 adalah 2,85 persen.
“Tapi yang lain (target program-red) sudah mencapai. Ini namanya indikator proyeksi dengan harapan bisa tercapai tetapi di dalam pelaksanaan tentunya ada kendala-kendala sehingga kemudian ada yang bisa dicapai dan ada yang tidak bisa dicapai,” tutupnya.
Penulis : Apson Benu.
Editor : Kristo Ukat
