KEFAMENANU, NEWS – Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur, Yosep Falentinus Delasalle Kebo, meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab atas penyerapan anggaran dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk bekerja sama mempercepat pencapaian target yang telah ditetapkan.
Permintaan tersebut disampaikan Bupati saat memimpin apel Senin di Kefamenanu, Senin (12/10/2026). Ia berharap seluruh program pemerintah daerah dapat terlaksana sesuai target hingga akhir tahun anggaran.
“Per tiga hari lalu, PAD kita dilaporkan oleh Pelaksana Harian (Plh.) Bapenda sebesar Rp54 miliar. Kita harapkan hingga Desember nanti pencapaiannya bisa melampaui tahun 2025, sehingga target ke depan juga bisa melampaui target tahun 2026 ini,” ujarnya.
Ia menegaskan, pencapaian target tersebut membutuhkan kerja sama dan dukungan seluruh OPD, terutama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), agar upaya peningkatan PAD dapat berjalan optimal.
Selain itu, Bupati meminta OPD yang memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di lapangan, seperti Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, dan Dinas Peternakan, agar melakukan pengawasan secara langsung.
Menurut dia, pengawasan tidak boleh hanya mengandalkan laporan, tetapi harus disertai pengecekan terhadap kondisi riil di lapangan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
“Jangan hanya menerima laporan. Turun dan cek kenyataan di lapangan sehingga tidak ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan target. Jangan sampai terjadi pembiaran seperti yang terjadi di Dinas Perikanan. Setiap orang melakukan semaunya, bahkan kepala bidang pun bisa membuat aturan sendiri karena tidak ada pengawasan,” tegasnya.
Bupati mengaku menemukan sejumlah persoalan di Dinas Perikanan, salah satunya terkait pelaksanaan program kampung nelayan.
Ia menjelaskan, program yang berasal dari pemerintah pusat belum tentu sepenuhnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Karena itu, diperlukan survei langsung sebelum keputusan diambil.
Bupati juga meminta pihak-pihak yang ditunjuk mewakili bupati dan wakil bupati untuk turun ke lapangan melakukan survei, kemudian melaporkan hasilnya kepada dirinya sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
“Pengambilan keputusan itu saya, bukan kamu. Karena itu, akhirnya dua kampung nelayan, salah satunya di Wini, saya hentikan,” katanya.
Ia menegaskan, pengawasan dan koordinasi antar-OPD harus diperkuat agar setiap program pemerintah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat, tepat sasaran, serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah.
Penulis: Lius Salu/Diskominfotik/Kab TTU
Editor: Frumentus Bana/Diskominfotik/Kab TTU
