LINTAS BIINMAFFO, – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten TTU, Nusa Tenggara Timur (NTT) menghimbau kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikelola pemerintah desa dan masyarakat desa, untuk memaksimalkan pemanfaatan dana bergulir berkelanjutan sebesar 20 persen dari alokasi Dana Desa yang digunakan untuk mendukung agenda ketahanan pangan.
Hal tersebut merujuk Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 dan Keputusan Menteri Desa (Kepmendesa) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam mendukung Swasembada Pangan.
“Anggaran yang digelontorkan ini kan banyak. Sekitar 20 persen. Di TTU kalau tidak salah ada sekitar Rp31 miliar lebih untuk kegiatan ketahanan pangan dalam tahun 2025 yang harus digulirkan secara berkelanjutan. Ini bukan dana hibah. Maka, jika dana tersebut digulirkan secara baik maka akan sangat mendukung kelancaran ketahanan pangan. Mungkin belum bisa berjalan sekarang, tapi di bulan lima atau bulan enam kegiatan BUMDes bisa berkontribusi untuk ketahanan pangan khususnya program makan bergizi gratis,” jelas Kabid Keuangan dan Aset Desa DPMD TTU, Agung Banu saat diwawancarai media ini.
Lebih lanjut, Agung, menjelaskan, jumlah desa di Kabupaten TTU sebanyak 182 desa. Dari jumlah desa yang ada, sebagian besar mempunyai BUMDes. Namun, BUMDes yang telah mempunyai legalitas atau tercatat di Kemenkumham baru sekitar 7 sampai 15 BUMDes. Untuk itu, diharapkan agar BUMDes yang belum mempunyai legalitas bisa segera diurus.
Agung berpesan agar dana bergulir yang digunakan bisa dilengkapi pencatatan secara baik baik untuk bisa mempertanggungjawabkan dana tersebut.
Demi kesuksesan ketahanan pangan, Agung berharap adanya kolaborasi pihak terkait di tingkat Desa dan Kecamatan bersama pemerintah daerah kabupaten, khususnya Dinas PMD TTU, bahkan, kolaborasi di tingkat Kabupaten.
Lebih lanjut Agung, menjelaskan, dari anggaran 20 persen tersebut akan dikelola melalui skema BUMDes, lembaga ekonomi atau Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Ketahanan Pangan. “Tetapi di TTU sebagian besar menggunakan BUMDes dan TPK,” jelasnya.
Melalui skema BUMDes dan TPK, imbuh Agung, pemerintah desa kiranya dapat melakukan musyawarah untuk terus menentukan jenis usaha guna mendukung kegiatan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah pusat sesuai program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.
“Memang ada beberapa pilihan. Tapi tentunya kita menyesuaikan dengan karakteristik (potensi unggulan-red) desa masing-masing,” ujar Agung sembari menjelaskan potensi sumber daya alam di wilayah Pantura, Noemuto, Miomaffo dan bagian Insana dengan harapan bisa mendukung program ketahanan pangan.
“Kegiatan ketahanan pangan ini kan dia akan digulirkan. Di akhir tahun akan dievaluasi untuk melihat kira-kira jumlah biaya operasional dan juga keuntungan yang diperoleh dari BUMDes itu kira-kira berapa. Ini akan berlanjut sampai tahun ke lima masa jabatan presiden Prabowo-Gibran selesai,” tambah Agung.
Penulis : Apson Benu
Editor : Kristo Ukat
