KEFAMENANU, NEWS – Wakil Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Kamillus Elu, menyoroti keterlambatan penyampaian laporan kegiatan perjalanan dinas oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia menegaskan bahwa laporan tersebut sering diabaikan dan baru disampaikan setelah berulang kali ditagih atau diingatkan.
Penegasan tersebut disampaikan Wabup Kamillus saat memberikan arahan pada apel kesadaran tingkat Kabupaten TTU yang berlangsung di halaman Kantor Bupati TTU, Senin (22/6/2026).
Dalam arahannya, ia juga menyoroti lemahnya koordinasi antara OPD, kecamatan, hingga desa yang berdampak pada lambannya pelayanan kepada masyarakat.
“Saya minta agar ego pribadi jangan dibawa-bawa dalam pelayanan. Bagaimana pelayanan bisa optimal kalau ego pribadi ikut mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, pemerintah memiliki struktur birokrasi yang jelas mulai dari bupati hingga kepala desa. Oleh karena itu, koordinasi harus terus dibangun agar tindakan satu orang pejabat tidak merugikan kepentingan masyarakat luas.
Ia menegaskan bahwa pejabat yang tidak mampu menjalankan tugas dengan baik sebaiknya mundur daripada menghambat pelayanan kepada masyarakat. ASN, kata dia, harus bekerja secara profesional, bersih, dan transparan.
Wabup juga menyebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Kesehatan sebagai OPD yang masih banyak belum menyampaikan laporan perjalanan dinas.
“Saya meminta setiap laporan surat tugas harus menggunakan dokumen asli, bukan fotokopi, karena tanda tangan yang saya berikan merupakan tanda tangan asli. Apabila terdapat hal yang perlu dikoreksi atau diperbaiki, maka laporan dapat diajukan kembali,” ungkapnya.
Selain itu, Kamillus turut menyinggung belum rampungnya laporan data tenaga kerja rentan yang bekerja di luar NTT maupun luar negeri oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), meskipun proses verifikasi di tingkat kecamatan telah dilakukan berulang kali.
Ia juga menyoroti lambannya tindak lanjut terhadap berbagai pengaduan masyarakat di tingkat desa, kelurahan, dan kecamatan.
“Saya tidak tahu masalahnya apa, tetapi ini menunjukkan adanya sikap kurang peduli terhadap pelayanan masyarakat,” ujarnya.
Terkait pengawasan pemerintahan desa, Wabup meminta camat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta kepala dinas terkait untuk lebih aktif turun ke lapangan guna memastikan pelayanan berjalan dengan baik.
“Kita ini satu tim dalam birokrasi pelayanan. Ada garis koordinasi dari bupati sampai desa. Kepala dinas harus turun ke lapangan dan Dinas PMD harus menegaskan peran camat sebagai kepala wilayah untuk melakukan pengawasan di desa,” pungkasnya.
Penulis : Lius Salu
Editor : Frumentus Bana
