KEFAMENANUNEWS,– Wakil Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Kamillus Elu, S.H., mendorong agar pembangunan kawasan perbatasan diarahkan pada lima prioritas utama, mulai dari peningkatan konektivitas hingga keberlanjutan program pembangunan.
Lima prioritas tersebut disampaikan Kamillus saat membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan Perbatasan di Aula Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kabupaten TTU, Rabu (2/9/2026).
Kamillus mengatakan, penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara Tahun 2028 harus didasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat di lapangan, memiliki prioritas yang jelas, indikator keberhasilan yang terukur serta pembagian peran yang tegas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
Prioritas pertama adalah peningkatan konektivitas kawasan perbatasan.
Menurutnya, jalan, jembatan, jaringan transportasi dan infrastruktur pendukung lainnya harus menjadi perhatian utama karena konektivitas merupakan fondasi pelayanan pemerintah sekaligus penggerak perekonomian masyarakat.
Prioritas kedua adalah penyediaan infrastruktur dasar dan pelayanan publik.
Ketersediaan air bersih, sanitasi, listrik, perumahan layak, fasilitas pendidikan dan kesehatan harus terus diperkuat sehingga kehadiran negara benar-benar dirasakan masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan.
Prioritas ketiga adalah pengembangan ekonomi kawasan perbatasan.
Kamillus menegaskan, pembangunan tidak boleh hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi harus berjalan beriringan dengan penguatan ekonomi masyarakat.
Potensi pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, UMKM, pariwisata dan berbagai potensi lokal lainnya perlu dikembangkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Kita tidak boleh hanya membangun infrastrukturnya saja, tetapi juga harus membangun ekonominya,” tegasnya.
Prioritas keempat adalah penguatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan di tingkat lokal.
Camat, kepala desa, pelaku usaha, kelompok masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan di kawasan perbatasan perlu dilibatkan dalam proses pembangunan.
Sementara prioritas kelima adalah memastikan keberlanjutan program.
Kamillus mengingatkan agar pembangunan tidak dilakukan secara parsial dan terputus-putus. Setiap program harus memiliki kesinambungan serta konektivitas antara pemerintah pusat dan daerah.
“Setiap program harus memiliki kesinambungan dan konektivitas pusat dan daerah sehingga pembangunan hari ini menjadi fondasi bagi pembangunan pada tahun-tahun berikutnya,” ujarnya.
Ia berharap lima prioritas tersebut dapat menjadi bagian penting dalam penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara Tahun 2028 sehingga dokumen yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab kebutuhan kawasan perbatasan.
Menurutnya, perencanaan yang baik harus realistis, terukur, terintegrasi dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan karakteristik masing-masing wilayah perbatasan.
Penulis: Poldus Meomanu
Editor: Frumentus Bana
