KEFAMENANU, NEWS – Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Yosep Falentinus Delasalle Kebo, menyoroti kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektor tingkat Kabupaten TTU.
Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa peran pemerintah desa sangat strategis dalam mendukung keberhasilan program pembangunan daerah, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan.
Namun demikian, ia mengungkapkan masih terdapat berbagai persoalan yang perlu mendapat perhatian serius, terutama terkait kedisiplinan administrasi dan tata kelola pemerintahan desa.
“Masih ada desa yang belum tepat waktu dalam menyampaikan dokumen perencanaan maupun laporan pertanggungjawaban,” tegasnya.
Bupati merinci, laporan yang dimaksud antara lain Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPPD), serta Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD).
Hingga saat ini, dari total 182 desa di Kabupaten TTU, baru 93 desa yang telah menyampaikan LPPD kepada Bupati melalui camat. Selain itu, tercatat sebanyak 22 desa belum menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2026 hingga tanggal 21 April 2026.
Kondisi ini, menurut Bupati, menunjukkan masih lemahnya pengelolaan administrasi dan perencanaan di tingkat desa, yang berpotensi menghambat pelaksanaan program pembangunan.
Selain persoalan administrasi, Bupati juga menyoroti masih adanya oknum kepala desa dan perangkat desa yang mengabaikan aturan, baik terkait kasus asusila maupun penyalahgunaan wewenang dan keuangan desa.
Ia menegaskan bahwa hal tersebut tidak dapat ditoleransi karena dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Di sisi lain, Bupati juga menilai masih kurangnya koordinasi dan kerja sama antar unsur pemerintahan desa, baik antara kepala desa dengan sekretaris desa dan perangkat lainnya, maupun antara kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
“Kerja sama yang baik antar perangkat desa sangat penting untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif dan pelayanan kepada masyarakat dapat optimal,” ujarnya.
Untuk itu, Bupati meminta para camat dan kepala desa agar lebih meningkatkan disiplin, transparansi, serta akuntabilitas dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing.
Ia juga menekankan pentingnya pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan guna memastikan seluruh desa mampu menjalankan pemerintahan dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui Rakor Lintas Sektor ini, Bupati berharap seluruh permasalahan yang ada dapat diidentifikasi secara menyeluruh, sekaligus dicarikan solusi yang tepat melalui sinergi antar sektor.
Mengakhiri arahannya, Bupati menegaskan bahwa perbaikan tata kelola pemerintahan desa menjadi kunci penting dalam mendukung keberhasilan program pembangunan daerah secara keseluruhan.
“Jika desa kuat dan tata kelolanya baik, maka pembangunan daerah juga akan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” pungkasnya.
Penulis : Poldus Meomanu
Editor : Frumentus Bana
