KEFAMENANU NEWS,–Kelompok Kerja (Pokja) Bunda PAUD Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) berkomitmen melanjutkan delapan program prioritas yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2026 untuk kembali diimplementasikan pada 2027. Keberlanjutan program tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat pelayanan pendidikan sekaligus memastikan pemenuhan hak-hak dasar anak usia dini di Kabupaten TTU.
Ketua Pokja Bunda PAUD Kabupaten TTU, Ny. Elisabeth Endang Sri Susilowati, menjelaskan bahwa hasil Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Bunda PAUD tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menghasilkan sejumlah kesepakatan program yang dinilai memiliki dampak langsung bagi masyarakat.
Menurutnya, delapan program yang telah berjalan sepanjang 2026 akan tetap dipertahankan dan ditingkatkan pelaksanaannya pada tahun mendatang agar manfaatnya semakin luas dirasakan masyarakat.
“Dari delapan program yang dilaksanakan pada tahun 2026, semuanya akan dilanjutkan pada tahun 2027. Apa yang sudah baik akan kita pertahankan dan terus ditingkatkan agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Salah satu program yang akan diperkuat adalah pemanfaatan aplikasi PIJAR dengan melibatkan Bunda PAUD tingkat kecamatan hingga desa. Pelibatan tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan pelayanan sekaligus meningkatkan koordinasi dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan anak usia dini.
Selain itu, pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) juga menjadi salah satu program prioritas yang akan kembali dilaksanakan sekitar Mei hingga Juni 2027. Waktu pelaksanaan ini disiapkan untuk mendukung kebutuhan administrasi anak menjelang tahun ajaran baru.
Ny. Elisabeth menjelaskan, kepemilikan akta kelahiran merupakan salah satu aspek penting agar anak dapat terdata dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Pendataan tersebut menjadi bagian penting dalam membangun basis data pendidikan yang lebih akurat sehingga berbagai program dan dukungan pendidikan dari pemerintah pusat dapat menjangkau anak-anak yang membutuhkan.
“Dengan semakin banyak anak yang memiliki akta kelahiran dan masuk dalam data Dapodik, dukungan serta berbagai program bantuan dari pemerintah pusat dapat menjangkau anak-anak di TTU. Dengan demikian, hak anak untuk memperoleh pendidikan sejak usia dini semakin terpenuhi,” ungkap mantan guru sekolah dasar tersebut.
Namun, Ny. Elisabeth menegaskan bahwa pemenuhan hak anak usia dini tidak cukup hanya melalui pelayanan administrasi kependudukan. Masih terdapat sejumlah aspek mendasar yang membutuhkan perhatian dan optimalisasi bersama, terutama kesehatan, pemenuhan gizi, perlindungan anak, serta ketersediaan lingkungan yang sehat.Salah satu perhatian penting adalah pemenuhan gizi anak melalui program pemberian susu SGM secara gratis.
Menurutnya, upaya tersebut perlu mendapat perhatian serius mengingat angka stunting di Kabupaten TTU masih tergolong tinggi sehingga membutuhkan intervensi berkelanjutan dan kolaborasi lintas sektor.
Aspek perlindungan anak juga menjadi perhatian Pokja Bunda PAUD, khususnya edukasi mengenai perlindungan diri bagi anak usia dini. Edukasi ini dinilai penting sebagai langkah pencegahan sejak dini, mengingat kasus kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian bersama, baik di lingkungan keluarga maupun satuan pendidikan.
Di bidang kesehatan, pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi anak PAUD juga perlu ditingkatkan karena tingkat pelaksanaannya dinilai masih rendah.Selain itu, ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak juga menjadi bagian penting dalam pemenuhan hak anak.
Ny. Elisabeth menilai, anak usia dini membutuhkan lingkungan yang sehat dan aman agar dapat tumbuh serta berkembang secara optimal.Karena itu, pemenuhan hak anak harus dilakukan secara menyeluruh. Tidak hanya menyangkut kepemilikan dokumen administrasi kependudukan seperti akta kelahiran, tetapi juga mencakup kebutuhan gizi, pelayanan kesehatan, perlindungan dari kekerasan, serta akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Elisabeth menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung seluruh program Bunda PAUD.
Menurutnya, pemenuhan hak anak merupakan tanggung jawab bersama yang tidak dapat dibebankan hanya kepada satu instansi atau lembaga.Ia mengibaratkan semangat kerja sama tersebut melalui peribahasa “berat sama dipikul, ringan sama dijinjing”. Artinya, setiap tantangan dan pekerjaan akan lebih mudah diselesaikan apabila seluruh pihak mengambil bagian dan bergerak bersama.
Melalui keberlanjutan delapan program prioritas tersebut, Pokja Bunda PAUD Kabupaten TTU berharap seluruh perangkat daerah, khususnya dinas dan instansi teknis terkait, dapat mengambil peran aktif serta membangun sinergi dalam memperluas pelayanan dan pemenuhan kebutuhan anak usia dini.”Kami berharap semua pihak, terutama dinas-dinas terkait, dapat bergerak bersama. Pemenuhan hak anak usia dini membutuhkan perhatian dan keterlibatan semua sektor agar anak-anak di Kabupaten TTU bisa memperoleh haknya secara maksimal,” tutup Ny. Elisabeth.
Diketahui, sepanjang tahun 2026 Pokja Bunda PAUD Kabupaten TTU telah menjalankan delapan program prioritas, yakni Pra-Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (Pra-MPLS), monitoring MPLS ramah anak, pengembangan Aplikasi PIJAR, pendampingan 24 satuan PAUD menuju pemenuhan indikator PAUD Holistik Integratif (PAUDHI), pendampingan pengelolaan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), pelayanan administrasi kependudukan dan Cek Kesehatan Gratis (CKG), intervensi pemenuhan gizi melalui pemberian minum susu bagi anak PAUD, serta edukasi perlindungan diri kepada anak usia dini.
Seluruh program tersebut dirancang untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, menyenangkan, dan inklusif, sekaligus memastikan kebutuhan dasar anak mendapatkan perhatian secara terpadu. Dengan keberlanjutan program pada 2027, Pokja Bunda PAUD TTU berharap semakin banyak anak usia dini yang memperoleh akses pelayanan pendidikan, kesehatan, gizi, dan perlindungan secara optimal.
Penulis : Apson Benu/Diskominfotik TTU Editor : Frumentus Bana/Diskominfotik TTU
